Jaminan Kesehatan untuk Para Pengemudi Transportasi Online di Indonesia

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat (Rosana, 2011). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosana, 2011).

Cahyono (2016) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan- aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan.

 

Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi (dalam Soekanto, 2008) mengemukakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-peubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Salah satu perubahan yang dirasakan saat ini adalah dengan hadirnya transportasi online, ini sudah bukan hal yang biasa lagi. Adanya transportasi online tersebut, sangat mempermudah kehidupan di masa yang serba “instant” ini. Namun, banyak timbul pro dan kontra dengan kehadiran transportasi online di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kultur atau budaya di Indonesia sangatlah kuat. Budaya bersama dengan lingkungan

berdampak pada semua tahap pengambilan keputusan masyarakat. Budaya mempengaruhi sistem yang menggerakan dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan lebih jauh. Budaya suatu masyarakat menentukan sistem komunikasi dan tingkat perilaku yang dianggap sesuai oleh individu di dalamnya (Pasaribu, 2015).

 

Transportasi online merupakan hal yang baru bagi kultur atau budaya di Indonesia. Dalam budaya di Indonesia, transportasi yang lazim adalah transportasi umum. Transportasi umum pun terbagi dalam beberapa jenis, ada transportasi umum berjenis sepeda motor, mobil, kereta, dan bahkan sepeda saja (becak). Pada zaman dahulu, transportasi umum merupakan hal yang sangat membantu untuk masyarakat karena segelintir masyarakat jarang yang mempunyai transportasi pribadi. Namun, untuk zaman modern seperti sekarang ini, transportasi umum sudah mulai ditinggalkan karena meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, meskipun transportasi umum mulai ditinggalkan tapi terkadang transportasi umum bisa menjadi solusi untuk di beberapa kota, seperti di ibukota Jakarta yang macetnya “luar biasa” ini.

 

Dengan berkembangnya zaman, transportasi umum pun sudah banyak mengalami regeneralisasi. Saat ini ada yang dikenal dengan transportasi online. Apa itu transportasi online? menurut Randika (2017), transportasi online merupakan jasa transportasi berbasis teknologi dan aplikasi telepon genggam yang memungkinkan seorang penumpang untuk memesan angkutan seperti Go-Jek, Go-Car, Grab, dan Uber melalui aplikasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, transportasi umum pada lazimnya tidak menggunakan teknologi. Kita hanya bisa “tebak-tebakan  buah manggis” kapan transportasi umum itu datang. Di zaman yang serba cepat ini, kita pun bisa dengan cepat mendapatkan transportasi umum tanpa harus “berjuang” untuk mendapatkannya. Dengan kehadiran transportasi online, ini sangat membantu. Transportasi online memberikan wajah baru untuk transportasi umum di Indonesia, dan sangat membantu bagi sebagian masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Sekarang ini, transportasi online di Indonesia sudah meliputi ojek online dan taksi online. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan jasa ojek dan taksi online ini. Masing-masing dari perusahaan menawarkan keunggulannya dengan berbagai cara.

 

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak pro dan kontra dengan  kehadirannya transportasi online di Indonesia. Pertama, Saya akan membahas dalam hal pro terlebih dahulu. Masyarakat modern kini sangat membutuhkan transportasi umum yang mudah dan cepat, terutama di sebagian kota-kota besar di Indonesia. Transportasi umum membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-hari diluar rumah. Menurut salah satu pengguna transportasi online yang cukup sering, Bapak Adie dan Ibu Faiza dengan adanya transportasi umum berbasis teknologi ini atau yang biasa disebut transportasi online membantu untuk bagi sebagian orang yang banyak melakukan aktivitas diluar rumah karena sangat efisien, baik efisien waktu dan juga efisien dalam urusan harganya. Jika dibandingkan dengan transportasi umum pada biasanya, memang transportasi online ini harganya lebih bersahabat. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan bagi beberapa orang untuk menggunakan transportasi online. Namun, ada pro ada juga kontra. Dalam hal ini, kontra lebih banyak ditemukan. Sebagai contoh kasus pertama, sejak kemunculannya yang “menjamur” di ibukota, para pengemudi taksi konvensional pun mulai menunjukan aksi protesnya dengan cara berdemo.

Pada tanggal 22 Maret 2016 lalu, pengemudi taksi konvensional berdemo menentang kehadiran transportasi online. Sebenarnya itu terjadi karena terjadi cara pandang yang berbeda antar kedua pihak. Para pengemudi taksi konvensional bertanggapan jika penghasilan mereka berkurang karena hadirnya transportasi online tersebut. Lalu aksi demo tersebut berujung dengan damai. Namun, tidak berhenti disitu saja. Kasus-kasus lain pun bermunculan di berbagai daerah. Pada tanggal 8 Maret 2017 berlokasi di Tangerang. Seorang pengemudi transportasi ojek online ditabrak oleh pengemudi angkutan umum kota (angkot). Pengemudi transportasi online tersebut bernama Jamil. Salah seorang mahasiswa yang sedang cuti kuliah karena masalah ekonomi. Jamil ditabrak oleh seorang pengemudi angkot cabutan karena alasan iri semata. Selanjutnya kasus lain yang terjadi pada satu hari berikutnya, Pada tanggal 9 Maret 2017 berlokasi di Bandung, para pengemudi angkutan umum kota (angkot) juga menunjukan ketidaksukaannya dengan transportasi online. Salah satu mobil yang diduga sebagai taksi online diberhentikan secara paksa dan dihancurkan. Kejadian itu terjadi saat satu keluarga melintasi daerah yang menjadi tempat unjuk rasa supir angkot, daerah Gedung Sate kota Bandung. Saat itu mobil mereka dihadang oleh belasan supir angkot dan dipaksa untuk keluar dari mobil. Belum sempat keluar dari mobil, para pengemudi supir angkot sudah membabi buta menghancurkan mobil yang dikira transportasi online tersebut. Kemudian akhirnya satu keluarga tersebut berhasil menyelamatkan diri untuk keluar. Sudah dipastikan mobil keluarga tersebut bukan transportasi online, melainkan mobil pribadi keluarga.

 

Dengan munculnya kasus-kasus seperti diatas, sebagian dari kita pasti bertanya-tanya bagaimana jaminan kesehatan untuk para pengemudi transportasi online tersebut?? Ya, sempat terlintas di otak Saya juga bagaimana nasib para pengemudi transportasi online tersebut.

 

Saya sempat menggobrol dengan salah satu pengendara transportasi online tetang bagaimana jaminan kesehatan para pengemudi transportasi online tersebut. Menurut salah satu pengemudi, jaminan kesehatan untuk para pengemudi transportasi online tersebut memang ada. Perusahaan memberikan jaminan kesehatan untuk para pengemudinya. Namun, tidak semudah itu. Jaminan kesehatan untuk para pengemudi transportasi online harus ditebus terlebih dahulu. Sementara, jika kejadian-kejadian seperti itu terjadi maka pihak-pihak dari perusahaan wajib memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan hukum untuk para pengemudi transportasi online tersebut dengan mudah. Jaminan kesehatan diperlukan oleh seluruh masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan (Kurniawan dan Intiasari, 2012). Selain jaminan kesehatan, perlindungan hukum pun juga dibutuhkan untuk para pengemudi transportasi online. Darmajaya (2016) menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

 

Meskipun banyak pro dan kontra dengan kehadiran transportasi online di Indonesia, peforma pekerjaan para pengemudi transportasi tetap bagus. Menurut Aamodt (2007), job performance pada karyawan berguna untuk mengurangi stress mereka terhadap lingkungan kerja.

 

 

Daftar Pustaka

Aamodt, M.G. (2007). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach (5th edition). Wadsworth: Cengage Learning.

Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. Diakses dari file:///C:/Users/ABIGAEL/Downloads/79-148-1-SM.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2017

Darmajaya, W. A. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DI PT. GO-JEK YOGYAKARTA. Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Kurniawan, A., Intiasari, A. D. (2012). Kebutuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pedesaan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional.

Pasaribu, Y. M. (2015) Budaya Kota dan Nilai Tradisi Masyarakat Indonesia. Diakses dari file:///C:/Users/ABIGAEL/Downloads/606-1206-1-SM.pdf pada tanggal 15 Maret 2017.

Randika, D. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN SOPIR TAKSI. Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Bandung.

Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. Diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=149651&val=5897&title=Modernisasi%20Dan%20Perubahan%20Sosial diakses pada tanggal 15 Maret 2017

Soekanto, S. (2008).  Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

http://www.detik-news.net/2017/03/korban-pengemudi-grab-yang-ditabrak.html

http://regional.kompas.com/read/2017/03/10/13480991/6.sopir.angkot.jadi.tersangka.perusakan.mobil.di.bandung

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/10/16140801/kronologi.sopir.angkot.tabrak.pengemudi.grab.di.tangerang

Kontrak Kerja di Indonesia

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul,berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Menurut UU RI Ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 1. Pengertian karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kontrak kerja merupakan awal dari proses bisnis yang berisi kesepakatan atau perjanjian antara para pihak dalam bentuk dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban mereka. Menurut Syahmin, hukum kontrak adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur pembentukan, aktivitas di bidang ekonomi atau industry, dan pelaksanaan kontrak antar para pihak, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bertujuan melindungi harapan individu yang sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum (Syahmin, 2006 : 20).

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 yakni : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Hubungan kerja menurut Soepomo adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah (Abdul Khakim, 2003:25).

Perjanjian ketenagakerjaan diatur daam pasal 1601a jo sampai pasal 1601z BW. Dalam perjanjian ini pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang sudah di sepakati oleh kedua pihak. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari tempat kerja, maka perjanjian tersebut dibuat secara tertulis(Abdulkadir Muhammad, 2010 : 34).

 

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi diperiksa penyidik pada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selama sekitar tujuh jam. Usai diperiksa, Sukardi enggan mengungkap materi pemeriksaan. Sukardi yang mengenakan setelah kemeja putih langsung masuk ke mobil putih yang menunggunya di depan pintu gedung bundar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengatakan, pemeriksaan Sukardi seputar keberadaan kontrak antara PT Hotel Indonedia dengan PT Cipta Karya Bumi Indah. Sukardi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana dalam kontrak pembangunan kompleks Grand Indonesia yang menyebabkan kerugian negara. Sukardi sebelumnya pernah diperiksa juga sebagai saksi. Usai pemeriksaan, ia mengaku tak tahu adanya pembangunan gedung lain di luar kontrak antara PT Grand Indonesia dan Hotel Indonesia Natour. Menurut perjanjian yang dia ketahui, pembangunan dalam kontrak hanya pembangunan dua mal, satu hotel, dan satu lahan parkir.

http://nasional.kompas.com/read/2016/04/18/22015091/Mantan.Menteri.BUMN.Ditanya.Kronologi.Kerja.Sama.dalam.Kasus.Kontrak.Grand.Indonesia

Tujuan saya menganalisis ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan pengusaha sudah berjalan dengan semestinya  dan sesuai  dengan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bagaimanakah kelanjutan nasib bagi para pekerja kontrak setelah masa bekerjanya berakhir dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian : “TINJAUAN TENTANG STATUS PEKERJA KONTRAK BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA

Manfaat menganalisis ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian kerja dan status pekerja kontrak setelah masa kerjanya berakhir. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang kontrak kerja.

Menurut Subekti, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dietsverhouding), yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya(Adrian Sutedi, 2009 : 46 ). Menurut Subekti dapat dikatakan yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja harus memenuhi unsur-unsur esensialia yaitu :

  • Melakukan pekerjaan tertentu Dalam perjanjian kerja, adanya pekerjaan itu harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh pekerja, dan hanyalah dengan seizin pengusaha ia dapat menyuruh seorang ketiga untuk menggantikannya. Sifat pekerjaan yang dilakukan ini sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan/keahlian, maka dari itu apabila pekerja meninggal dunia maka perjanjian tersebut secara otomatis putus demi hukum.
  • Adanya perintah atau di bawah perintah orang lain Pasal 1603 b KUH Perdata menyatakan, bahwa buruh wajib menaati peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan dan tata tertib yang ada dalam perusahaan. Selain itu juga pekerja harus tuduk kepada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Adanya upah Disini upah punya peranan penting dalam hubungan kerja atau perjanjian kerja. Pengertian upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah menyebutkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Maka tanpa adanya upah maka hubungan tersebut bukanlah merupakan hubungan kerja.

Sebagai bukti tertulis, kontrak kerja memliki legalitas penuh untuk keabsahan suatu pekerjaan. Kegunaannya tidak sekedar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan(Salim, 2008 : 24). Melalui kontrak kerja ada beberapa hal yang dapat diketahui :

  1. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan;
  2. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
  3. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan para pihak;
  4. Syarat-ssyarat berlakunya kontrak tersebut;
  5. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak;
  6. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
  7. Sebagai alat control bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menuaikan kewajiban atau prestasinya, atau belum, atau telah melakukan suatu wanprestasi;
  8. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka, misalnya salah satu pihak wanprestasi. Termasuk juga apabila ada pihak ke tiga yang mungkin merasa keberatan dengan suatu kontrak dan megharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak yang dimaksud.

Dari pemahaman kontrak kerja, saya mengambil data dari beberapa orang  karywan untuk menanyakan apakah perusahan mereka sudah sesuai dengan Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanyaan nya sebagai berikut :

  • Apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap dengan perjanjian kerja antar pekerja kontrak dengan perusahaan yang terkait?
  • Apakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan perusahaan sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

 

Jawaban mereka sebagai berikut :

  • Di perusahaan Asuransi Central Asia, status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap. UU tentang ketenagakerjaan juga sudah berjalan dengan semestinya, pelaksanaan perjanjian kerja juga sangan bagus di Perusahaan Asuransi Central Asia. (Muhammad Rizal Habibi, 24 tahun).
  • Saya bekerja sebagai waiters di Hotel Mercure Simatupang. Status pekerja kontrak di tempat saya bekerja dapat berubah menjadi karyawan tetap, tergantung bagaimana diri kita masing-masing dan penilaian dari tempat saya bekerja. Jika menurut perusahaan, karyawan tersebut kerja nya bagus pasti akan di rekrut menjadi pekerja tetap disana. Menurut saya, di tempat saya bekerja perjajian pekerja kontrak sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003, karena upahnya sudah mencukupi dan sesuai, kesehatan para pekerja dan keluarga pekerja juga sudah terjamin. (Dhimas Dwiki Septiawan, 23 tahun).

Kesimpulan yang saya ambil dari hasil wawancara adalah, beberapa perusahaan di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

Daftar Refrensi

AbdulKhakim. (2003). PengantarHukumKetenagakerjaanIndonesia.CitraAdityaBakti:Bandung

AdrianSutedi.(2009). HukumPerburuhan.SinarGrafika:Jakarta

DoniJudian. (2014). TahukahAnda?TentangPekerjaTetap,Kontrak,Freelance,Outsourching. Jakarta:DuniCerdas

Muhammad.A(2010) HukumPerusahaanIndonesia. CitraAdityaBakti: Bandung

SadonoSukirno.(2011)MakroEkonomi.RajawaliPers:Jakarta

Salim, H. S. (2004). HukumKontrakTeoriDanTeknikPenyusunanKontrak. Jakarta:SinarGrafika

Simatupang,R.B.(2003).AspekHukumDalamBisnis. RinekaCipta:Jakarta

Syahmin.A.K.(2006) HukumKontrakInternasional. RajaGrafindoPersada:Jakarta

 

 

 

 

Angka Kematian Pekerja Tinggi. Apa penyebabnya?

Angka Kematian Pekerja Tinggi. Apa Penyebabnya?

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan program yang dibentuk perusahaan dan pekerja untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit  akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan kemungkinan resiko kecelakaan dan penyakit (Friend & Khon, 2007). Menurut OHSAS (2007), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu) di tempat kerja.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lalu ada, Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan ketentuan mengenai kesehatan kerja dalam Pasal 23, menyebutkan bahwa kesehatan kerja dilaksanakan supaya semua pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan supaya mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan program perlindungan tenaga kerja (WageIndicator,2017). Sumber daya manusia yang handal dibutuhkan dalam menunjang bisnis perusahaan agar dapat bersaing, oleh karena itu perusahaan dituntut agar dapat mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada. Produktivitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di perusahaan dapat menunjang dan memuaskan keinginan seluruh pihak (Sedarmayanti, 2007). Menurut ILO (2013), setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja di seluruh dunia. Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia  juga merupakan masalah yang cukup serius.

Menurut Deny (2017) yang dilansir melalui liputan6.com, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja di 2016 mengalami penurunan dibandingkan 2015. Namun angka pekerja yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut meningkat ‎349,4 persen pada periode yang sama. Tahun lalu, dua pekerja konstruksi dilaporkan meninggal dunia saat sedang melakukan kerja di sebuah bangunan swasta di dekat kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Kedua pekerja itu disebutkan mengalami kecelakaan kerja dengan terjatuh dari lantai 13 bangunan yang menjadi lokasi proyek pembangunan tersebut (Rahman,2016).

Dengan meningkatnya angka kematian akibat dari kecelakaan kerja tersebut sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu unsafe condition dan unsafe behavior. Unsafe behavior merupakan perilaku dan kebiasaan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan kerja seperti tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan penggunaan peralatan yang tidak standard sedang unsafe condition merupakan kondisi tempat kerja yang tidak aman seperti terlalu gelap, panas dan gangguan-gangguan faktor fisik lingkungan kerja lainnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu faktor manusia : tindakan- tindakan yang diambil atau tidak diambil, untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan, faktor material : resiko ledakan, kebakaran dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun, faktor peralatan : rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan, faktor lingkungan : mengaacu pada keadaan tempat kerja, suhu, kelembaban, udara dan kualitas pencahayaan, faktor proses : termasuk resiko yang timbul dari proses produksi, seperti panas, kebisingan, debu, dan asap (ILO,2013). Faktor-faktor tersebut dapat dieliminasi dengan adanya komitmen perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan peraturan K3 serta didukung oleh kualitas SDM perusahaan dalam pelaksanaannya.
Sayangnya, masih sedikit perusahaan di Indonesia yang berkomitmen untuk melaksanakan pedoman SMK3 dalam lingkungan kerjanya. Sebagaimana mestinya tempat kerja harus memenuhi ketentuan namun didalamnya terkandung sejumlah bahaya khusus dan oleh karenanya membutuhkan tindakan-tindakan pencegahan (Kuswana, 2014).  Dengan banyaknya kasus mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja suatu perusahaan sebaiknya membentuk sebuah organisasi keselamatan kerja dimana organisasi tersebut melakukan tindakan berjaga-jaga yang tidak hanya berlaku bagi para pekerjanya, tetapi juga bagi para tamu yang berkunjung, kontraktor yang dipekerjakan, para undangan, lingkungan sekitar, atau anggota masyarakat lainnya yang mungkin terkena pengaruh kegiatan-kegiatan perusahaan (Ridley, 2008). Cara-cara yang dapat dipakai untuk keselamatan kerja adalah menyediakan dan menggunakan perlengkapan khusus. Perusahaan juga mempunyai peran penting dalam kesehatan dan keselamatan karyawannya karena perusahaan memiliki kendali dan dapat memberika intruksi. Cara manajer bersikap dan kepeduliannya terhadap karyawan dapat mempengaruhi sikap para pekerja.

Menurut WageIndicator (2017), dalam Perjanjian Kerja Bersama  akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan karyawan.  Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.  PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB. Diatas di sebutkan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan undang-undang kesehatan, jika tidak menjalankan ketentuan undang-undang akan dikenakan hukuman pindana paling lama satu tahun atau paling banyak denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Kendala-kendala yang biasanya terjadi dalam perjanjian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama, penanganan keselamatan kerja tidak optimal, kebijakan perusahaan yang tidak tegas (WageIndicator,2017). Kendala-kendala yang sering terjadi ini membuat sering terjadinya masalah K3 antara pekerja dan perusahaan. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan pembinaan dan sosialisasi antara pengurus pekerja dan pekerja, memberikan tindakan tegas apabila terjadi ketidaksiplinan pekerja dalam bekerja, dan apabila terjadi kecelakaan, pihak manajemen perusahaan harus mempelajari letak kesalahan yang terjadi.

Mengenai biaya perawatan kesehatan perusahaan akan membayar penuh asuransi kesehatan untuk meningkatkan mutu pada karyawan (Aamodt, 2007). Di Indonesia sudah ada beberapa asuransi yang digunakan perusahaan untuk menjamin kesehatan para karyawannya, seperti JKN dan BPJS. Menurut Syarifah (2013) yang dilansir melalui liputan6.com JKN adalah program pelayanan kesehatan yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian cara agar kesehatan pekerja terjamin seharusnya angka kematian karyawan sudah dapat menurun.

 

Daftar Pustaka

Aamodt, M.G. (2007). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach (5th edition). Wadsworth: Cengage Learning.

Deny, S. (2017). Pekerja yang Meninggal di 2016 Naik Lebih dari 300 Persen. Diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2825144/pekerja-yang-meninggal-di-2016-naik-lebih-dari-300-persen. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Friend, M.A. dan Kohn, J.P., (2007). Fundamental of Occupational Safety and Helath. Fourth Edition. Toronto ; Government Institutes.

Kuswana, W.S. (2014). Ergonomi dan K3. Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya.

ILO. (2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta ; International Labor Organitation.

OHSAS 18001:2007. Occupational health safety management system – Specification.

Ridley, J. (2008). Heatlh and Safety in Brief. Third Edition. England ; Elsevier Ltd.

Syarifah, F. (2013). Pertanyaan-pertanyaan Dasar Seputar JKN dan BPJS. Diakses dari http://health.liputan6.com/read/788613/pertanyaan-pertanyaan-dasar-seputar-jkn-dan-bpjs. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

WageIndicator. (2017). Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. Diakses dari http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.