Masalah Perburuhan di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dan Indonesia pada saat ini sedang mengalami masa pembangunan, termasuk pembangunan dalam bidang industri. Industri yang akan saya bahas disini adalah pabrik. Pabrik adalah suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah. Kebanyakan pabrik modern memiliki gudang atau fasilitas serupa yang besar yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk lini perakitan. Pabrik mengumpulkan dan mengkonsentrasikan sumber daya: pekerja, modal, dan mesin industry. Sedangkan buruh adalah karyawan dan pegawai. Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

  • Jenis-jenis pabrik di Indonesia
  1. Pabrik pengolahan pangan f. Pabrik pengolahan karet
  2. Pabrik tekstil g. Pabrik kimia farmasi
  3. Pabrik barang kulit h. Pabrik baja / pengolahan logam
  4. Pabrik pengolahan kayu i. Pabrik peralatan
  5. Pabrik pengolahan kertas

Dari sekian banyak jenis –jenis Pabrik di Indonesia tentu saja ada beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan mendirikan suatu pembangunan bidang industry di Indonesia.

  • Undang- Undang yang berkaitan dengan pabrik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No 28 Tahun 2002”)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“PP No 35 Tahun 2005

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup

peraturan industri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Industri. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 , Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7.

  • Undang-Undang yang berkaitan dengan hak pekerja

1) Sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 dan UU 12/2003.

2) Dalam Peraturan Menteri nomor 4/1993, Peraturan Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah nomor 14/1993, Undang-Undang nomor 1/1970, UU 3/1992, serta UU 13/2003, disebutkan bahwa pekerja memiliki hak dasar atas jaminan sosial dan kesehatan serta keselamatan kerja.

3) Di dalam Peraturan Menteri nomor 1/1999, PP 8/1981, serta UU 13/2003, disebutkan bahwa para pekerja mendapatkan hak untuk memperoleh upah yang layak.

4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 juga menyebutkan bahwa pekerja memiliki hak dasar untuk libur, cuti, istirahat, serta mendapatkan pembatasan waktu kerja

5) Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 serta UU 13/2003 juga mengatur hak dasar pekerja untuk membuat serikat pekerja.

6) Keputusan Menteri nomor 232/2003 dan UU 13/2003 juga menyebut hak dasar buruh untuk melakukan mogok kerja

7) Sesuai dengan Keputusan Menteri 224/2003 dan UU 13/2003, pekerja perempuan mendapatkan hak dasar khusus, yakni dilarang dipekerjakan antara jam 23:00 sampai 07:00. Ini berlaku untuk buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun. Selain itu, pengusaha juga dilarang untuk mempekerjakan buruh hamil serta memberikan waktu istirahat selama satu setengah bulan sebelum dan sesudah melahirkan.

8) Para pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan atas PHK. Bila ternyata tidak bisa dihindari, maka perundingan wajib dilakukan antara kedua belah pihak atau di antara pengusaha dengan buruh

Ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang sering di hadapi di Indonesia terutama bagi buruh-buruh pabrik di Indonesia. Keadaan buruh dari zaman reformasi sampai zaman sekarang juga tidak jauh berbeda. Dengan perlakuan dari majikan pada zaman sekarang pun yang ada hanya menganggap kalau buruh adalah mesin pekerja atau sebagai alat. Kehidupan nyata buruh saat ini masih berada di tingkat bawah atau belum berada pada kehidupan yang layak. Di Indonesia saja masih ada buruh yang bekerja dengan cara perbudakan, tidak diberi makan, bahkan masih ada juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap buruh. Dalam hal ini, tentunya pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan nasib buruh-buruh di Indonesia.

Masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengenai perlakuan pengusaha kepada buruh-buruh di Indonesia demi kebaikan si pengusaha contohnya buruh- buruh yang ada di pabrik rokok. Seperti buruh rokok yang di upah kecil tapi pengusaha rokok menjadi orang terkaya, PHK besar-besaran kepada buruh rokok agar perusahaan rokok mendapat profit yang lebih besar, memperkerjakan anak di bawah umur sebagai buruh rokok, bahkan masih bayak buruh-buruh rokok yang tidak mendapat kan hak nya padahal buruh tersebut sudah menjalankan kewajibannya. Dengan ada nya kasus yang masih sering terjadi kepada buruh-buruh di Indonesia maka buruh juga sering kali mengadakan demo (sampai ada hari buruh pada tanggal 1 mei) atau melakukan mogok kerja. Mogok karyawan sebagai sikap atas ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan akan berdampak pada lemahnya produktivitas perusahaan. Kegiatan produksi yang berhenti dan menurunnya jumlah barang hasil produksi akan berdampak pada lemahnya saham perusahaan. Pada kondisi inilah perusahaan sering mengalami penurunan omset Realitas tersebut merupakan bukti nyata bahwa peran buruh tergolong urgen.

pihak perusahaan juga harus berhati-hati dalam melakukan setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan buruh seperti halnya upah. Upah merupakan motivasi utama manusia bekerja. Karena upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya ( PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR ). Selain itu prestasi kerja buruh didorong atas kepuasan yang diterimanya ( upah ). Dengan kata lain, prestasi kerja buruh bergantung pada kepuasan karyawan. Sedangkan kepuasan karyawan didapat dari seimbangnya upah atau insentif yang dia terima tiap bulannya. Seperti diungkapkan Edward Lawler III dan John Grant Rhode, yang dikutip Garry Dessler dalam bukunya Personalia Management, motivasi merupakan hal sederhana karena orang-orang pada dasarnya termotivasi atau terdorong untuk berperilaku dalam tata cara tertentu yang dirasakan mengarah kepada perolehan ganjaran ( atau “insentif” ).  Artinya, kecenderungan orang melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan insentif, kompensasi atau gaji.

Menurut permasalahaan dan contoh kasus di atas kita tahu  bahwa perindustrian di Indonesia khususnya di bagian pabrik dan buruh-buruh nya masih belum berjalan dengan baik, masih banyak kewajiban yang belum di lakukan pabrik kepada buruhnya, dan masih banyak juga buruh yang belum mendapat kan haknya sebagai pekerja sehingga para buruh mengadakan demo, sebaiknya pengusaha bisa bersikap bijak dan cermat dalam mengambil keputusan. Seringkali terjadi pengusaha mengambil keputusan yang emosional tanpa berpikir panjang tentang dampak dari keputusan tersebut sehingga membawa kerugian baik bagi perusahaan ataupun kepada pekerja.

Selain itu, pengusaha hendaknya juga bisa memahami secara mendalam tentang berbagai kebijakan yang telah ditetapkan di perusahaan sehingga ketika buruh dan pekerja melakukan aksi protes dan demonstrasi terkait tentang kebijakan yang diambil, pengusaha akan memiliki jawaban yang masuk akal dan logis tentang apa yang terjadi.

Sebagai atasan, pengusaha hendaknya juga bisa tegas dan tanggap dalam menghadapi berbagai persoalan. Beberapa kasus yang terjadi adalah ketika buruh melakukan demo untuk menuntut hak mereka, perusahaan tidak tegas dalam menjawab apa yang menjadi aspirasi buruh sehingga buruh merasa semakin kecewa terhadap sikap atasan mereka.

Ketika menghadapi masalah semacam ini, perusahaan sebaiknya menelaah apakah selama ini perusahaan telah memberikan hak sesuai dengan kualitas dan kinerja buruh dan karyawan atau belum. Tetapi Ketika perusahaan sudah berupaya untuk memberikan fasilitas terbaik namun buruh meminta tuntutan yang lebih besar ini bisa menjadi masalah bagi perusahaan, perusahaan bisa mengambil keputusan untuk menolak tuntutan buruh, karena tidak semua permasalahan buruh terjadi karena kesalahan dari perusahaan.

Daftar Pustaka

http://www.kompasiana.com/elinwijaya/nasib-sama-buruh-dulu-dan-sekarang_55546a90b67e616414ba543a

https://fikalpratama.wordpress.com/2014/06/29/undang-undang-perindustrian/

Gerry Dessler, Manajemen Personalia. edisi ketiga(Terjemahan dari Personnel

Management)

Drs. M. Manullang, Marihot Manullang, Manajemen Suymber Daya Manusia, BPFE

Yogyakarta

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta

Asri Wijayanti, Hak Membentuk Serikat Buruh , Revka Petra Media ,2012

Advertisements