Kontrak Kerja di Indonesia

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul,berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Menurut UU RI Ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 1. Pengertian karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kontrak kerja merupakan awal dari proses bisnis yang berisi kesepakatan atau perjanjian antara para pihak dalam bentuk dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban mereka. Menurut Syahmin, hukum kontrak adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur pembentukan, aktivitas di bidang ekonomi atau industry, dan pelaksanaan kontrak antar para pihak, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bertujuan melindungi harapan individu yang sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum (Syahmin, 2006 : 20).

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 yakni : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Hubungan kerja menurut Soepomo adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah (Abdul Khakim, 2003:25).

Perjanjian ketenagakerjaan diatur daam pasal 1601a jo sampai pasal 1601z BW. Dalam perjanjian ini pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang sudah di sepakati oleh kedua pihak. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari tempat kerja, maka perjanjian tersebut dibuat secara tertulis(Abdulkadir Muhammad, 2010 : 34).

 

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi diperiksa penyidik pada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selama sekitar tujuh jam. Usai diperiksa, Sukardi enggan mengungkap materi pemeriksaan. Sukardi yang mengenakan setelah kemeja putih langsung masuk ke mobil putih yang menunggunya di depan pintu gedung bundar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengatakan, pemeriksaan Sukardi seputar keberadaan kontrak antara PT Hotel Indonedia dengan PT Cipta Karya Bumi Indah. Sukardi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana dalam kontrak pembangunan kompleks Grand Indonesia yang menyebabkan kerugian negara. Sukardi sebelumnya pernah diperiksa juga sebagai saksi. Usai pemeriksaan, ia mengaku tak tahu adanya pembangunan gedung lain di luar kontrak antara PT Grand Indonesia dan Hotel Indonesia Natour. Menurut perjanjian yang dia ketahui, pembangunan dalam kontrak hanya pembangunan dua mal, satu hotel, dan satu lahan parkir.

http://nasional.kompas.com/read/2016/04/18/22015091/Mantan.Menteri.BUMN.Ditanya.Kronologi.Kerja.Sama.dalam.Kasus.Kontrak.Grand.Indonesia

Tujuan saya menganalisis ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan pengusaha sudah berjalan dengan semestinya  dan sesuai  dengan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bagaimanakah kelanjutan nasib bagi para pekerja kontrak setelah masa bekerjanya berakhir dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian : “TINJAUAN TENTANG STATUS PEKERJA KONTRAK BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA

Manfaat menganalisis ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian kerja dan status pekerja kontrak setelah masa kerjanya berakhir. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang kontrak kerja.

Menurut Subekti, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dietsverhouding), yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya(Adrian Sutedi, 2009 : 46 ). Menurut Subekti dapat dikatakan yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja harus memenuhi unsur-unsur esensialia yaitu :

  • Melakukan pekerjaan tertentu Dalam perjanjian kerja, adanya pekerjaan itu harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh pekerja, dan hanyalah dengan seizin pengusaha ia dapat menyuruh seorang ketiga untuk menggantikannya. Sifat pekerjaan yang dilakukan ini sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan/keahlian, maka dari itu apabila pekerja meninggal dunia maka perjanjian tersebut secara otomatis putus demi hukum.
  • Adanya perintah atau di bawah perintah orang lain Pasal 1603 b KUH Perdata menyatakan, bahwa buruh wajib menaati peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan dan tata tertib yang ada dalam perusahaan. Selain itu juga pekerja harus tuduk kepada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Adanya upah Disini upah punya peranan penting dalam hubungan kerja atau perjanjian kerja. Pengertian upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah menyebutkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Maka tanpa adanya upah maka hubungan tersebut bukanlah merupakan hubungan kerja.

Sebagai bukti tertulis, kontrak kerja memliki legalitas penuh untuk keabsahan suatu pekerjaan. Kegunaannya tidak sekedar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan(Salim, 2008 : 24). Melalui kontrak kerja ada beberapa hal yang dapat diketahui :

  1. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan;
  2. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
  3. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan para pihak;
  4. Syarat-ssyarat berlakunya kontrak tersebut;
  5. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak;
  6. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
  7. Sebagai alat control bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menuaikan kewajiban atau prestasinya, atau belum, atau telah melakukan suatu wanprestasi;
  8. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka, misalnya salah satu pihak wanprestasi. Termasuk juga apabila ada pihak ke tiga yang mungkin merasa keberatan dengan suatu kontrak dan megharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak yang dimaksud.

Dari pemahaman kontrak kerja, saya mengambil data dari beberapa orang  karywan untuk menanyakan apakah perusahan mereka sudah sesuai dengan Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanyaan nya sebagai berikut :

  • Apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap dengan perjanjian kerja antar pekerja kontrak dengan perusahaan yang terkait?
  • Apakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan perusahaan sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

 

Jawaban mereka sebagai berikut :

  • Di perusahaan Asuransi Central Asia, status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap. UU tentang ketenagakerjaan juga sudah berjalan dengan semestinya, pelaksanaan perjanjian kerja juga sangan bagus di Perusahaan Asuransi Central Asia. (Muhammad Rizal Habibi, 24 tahun).
  • Saya bekerja sebagai waiters di Hotel Mercure Simatupang. Status pekerja kontrak di tempat saya bekerja dapat berubah menjadi karyawan tetap, tergantung bagaimana diri kita masing-masing dan penilaian dari tempat saya bekerja. Jika menurut perusahaan, karyawan tersebut kerja nya bagus pasti akan di rekrut menjadi pekerja tetap disana. Menurut saya, di tempat saya bekerja perjajian pekerja kontrak sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003, karena upahnya sudah mencukupi dan sesuai, kesehatan para pekerja dan keluarga pekerja juga sudah terjamin. (Dhimas Dwiki Septiawan, 23 tahun).

Kesimpulan yang saya ambil dari hasil wawancara adalah, beberapa perusahaan di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

Daftar Refrensi

AbdulKhakim. (2003). PengantarHukumKetenagakerjaanIndonesia.CitraAdityaBakti:Bandung

AdrianSutedi.(2009). HukumPerburuhan.SinarGrafika:Jakarta

DoniJudian. (2014). TahukahAnda?TentangPekerjaTetap,Kontrak,Freelance,Outsourching. Jakarta:DuniCerdas

Muhammad.A(2010) HukumPerusahaanIndonesia. CitraAdityaBakti: Bandung

SadonoSukirno.(2011)MakroEkonomi.RajawaliPers:Jakarta

Salim, H. S. (2004). HukumKontrakTeoriDanTeknikPenyusunanKontrak. Jakarta:SinarGrafika

Simatupang,R.B.(2003).AspekHukumDalamBisnis. RinekaCipta:Jakarta

Syahmin.A.K.(2006) HukumKontrakInternasional. RajaGrafindoPersada:Jakarta

 

 

 

 

Advertisements